Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Tindak Pidana Anak) semakin diperhatikan di Indonesia. Namun, seberapa efektif sistem hukum perlindungan anak ini dijalankan?
Menurut data dari Kementerian Sosial, kasus tindak pidana anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak yang seharusnya dijalankan belum berjalan dengan efektif.
Menurut Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Tindak Pidana Anak merupakan salah satu isu yang sangat serius dan harus ditangani dengan cepat dan tepat. Sistem hukum perlindungan anak harus dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana.”
Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kepada masyarakat luas. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak.
Menurut Erlinda, seorang aktivis hak anak, “Pentingnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kepada masyarakat luas agar mereka memahami bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi.”
Selain itu, peran lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus Tindak Pidana Anak juga masih perlu diperkuat. Diperlukan koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak untuk menjamin proses hukum berjalan dengan efektif.
Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Aisyah Dianti, mengatakan, “Koordinasi antar lembaga sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana anak. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga terkait agar anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan perlindungan yang layak.”
Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum perlindungan anak di Indonesia. Sosialisasi yang lebih masif, penguatan peran lembaga-lembaga terkait, dan kerjasama yang baik antar lembaga merupakan kunci dalam menangani kasus Tindak Pidana Anak dengan lebih baik.